TEWENEWS, KUALA KAPUAS – Pj Bupati Kapuas Erlin Hardi menghadiri rapat koordinasi penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, camat dan kepala desa di lingkungan Pemkab Kapuas di Aula Rujab Bupati Kapuas, Selasa (25/6/2024).
Erlin Hardi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada tahun anggaran 2024 ini telah menganggarkan program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan.
“Anggaran yang digelontorkan sebesar 2 Miliar lebih melalui Dinas Sosial Kabupaten Kapuas yang diperuntukan bagi penerima manfaat sebanyak 12.794 jiwa pekerja rentan tersebar di 17 kecamatan,” ujarnya
Lanjut Erlin Hardi, sebagai implementasi dari amanat undang-undang dasar 1945, negara mendapatkan mandat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial salah satunya melalui program perlindungan dan jaminan sosial.
Ia berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat prasejahtera berupa meningkatnya ketenangan dan rasa aman dalam bekerja memenuhi kebutuhannya yang bermuara pada peningkatan produktivitas.
Kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa yang telah menerima daftar penerima manfaat untuk mensosialisasikan dan mengumumkan daftar tersebut kepada warga di wilayah kerjanya masing masing.
Jika di desa masih terdapat warga prasejahtera lainnya yang belum tercover dalam daftar jaminan sosial ketenagakerjaan ini, diharapkan para kades dapat memaksimalkan porsi anggaran dari APBDes untuk 100 pekerja rentan setiap desa.
Erlin Hardi juga berharap program ini dapat berjalan secara tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kapuas tentunya beriringan dengan program lainnya yang dilaksanakan oleh lintas sektor.
“Dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang tepat jumlah dan tepat sasaran tentunya harus didukung dengan data yang valid dan update, maka itu saya instruksikan kepada desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS secara berkala dengan perbaikan data kependudukan sesuai dokumen kependudukan terbaru,”
“Kemudian menginstruksikan kepada desa dan kelurahan melakukan update DTKS secara berkala pada aplikasi SIKS-NG online sesuai hasil verifikasi dan validasi,” tandas orang nomor satu di Kapuas ini.
Kepada desa dan kelurahan mengikutsertakan SDM pengelola DTKS/operator SIKS-NG di tingkat desa dan kelurahan untuk mengikuti pelatihan terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG online.
“Agar Camat mendukung dan memfasilitasi desa dan kelurahan dalam verifikasi dan validasi serta updating DTKS melalui pembentukan Pokja SLRT Puskesos di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Kepada semua OPD untuk penggunaan DTKS dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan oleh OPD dan pemangku kepentingan lainnya terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial.
“Kepada Dinas Sosial dan seluruh jejaring sosial untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sosial kepada masyarakat. Saya juga meminta kepada seluruh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pendamping PKH untuk dapat secara maksimal dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada yang memerlukan layanan sosial di wilayah kerja masing-masing,” pintanya.
Kepada OPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial di Kabupaten Kapuas.
“Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak kita yakin dapat menekan angka kemiskinan dan permasalahan sosial guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Kapuas yang maju dan sejahtera,” tandas Erlin Hardi.
Pada kegiatan ini, Erlin Hardi menyerahkan secara simbolis kartu peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di kabupaten kapuas serta menyerahkan santunan kematian kepada ahli waris
